Praktek bisnis dan birokrasi yang bersih merupakan katalisator untuk mendorong terciptanya perekonomian yang lebih baik. Adanya kepastian usaha dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan negeri ini.

Satu hal yang tidak kalah penting dalam pembangunan negeri adalah pemberantasan korupsi yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak baik secara individu, organisasi maupun kolektif di lingkungan pemerintah, parlemen, penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap pihak harus berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan korupsi yang konsisten, sinergi, dan berkesinambungan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui tindak lanjut nyata berupa tersedianya kebijakan tata kelola yang akuntabel dan transparan serta tersedianya akses dan partisipasi publik.

Clean business practice and modern bureaucracy are aspects to encourage a better economy condition. Business assurance and the compliance of tax duties payment are one of the keys to succeed of this nation’s development.

One thing that is just as important in this nations development is corruption eradication which becomes a responsibilty for all parties, either as an individual, organization, or collectively in the field of government, parliament, law enforcer, business parties, and citizens.

Therefore, all of the parties have to commit to make consistent, continuous, and cooperative effort in preventing the corruption. This effort is actualized with the availability of accountable and transparent policy, also the availability of public participation.